Kecenderungan Reformasi Pasar Modal


Oleh: Mirza Adityaswara
SETELAH jatuhnya harga-harga saham teknologi di Amerika Serikat (AS) pada awal 2001, kemudian bangkrutnya perusahaan energi Enron di akhir 2001, dan tersungkurnya perusahaan telekomunikasi WorldCom di tahun 2002, maka investor Amerika kehilangan kepercayaan kepada pasar modalnya sendiri sehingga mereka menuntut dilakukannya reformasi terhadap seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas pasar yaitu: regulator, manajemen perusahaan go public, komisaris, bank, perusahaan sekuritas, analis, akuntan, konsultan hukum, dan juga perusahaan credit rating.

SKANDAL keuangan perusahaan-perusahaan besar Amerika, seperti Enron, Global Crossing, WorldCom, Tyco, dan lainnya, menunjukkan kepada kita bahwa di negara yang dianggap sebagai motor teori pasar ternyata pasar modalnya gagal menerapkan prinsip good governance. Tentu saja kegagalan regulator di Amerika jangan kita pakai untuk menghibur diri atas kelemahan-kelemahan pasar modal di negara sedang berkembang, seperti negara kita.

Mungkin yang membedakan negara maju dengan negara berkembang adalah cepatnya respons atas kegagalan. Di Amerika, respons yang dilakukan adalah negara tersebut langsung membuat rekomendasi reformasi governance pasar modal melalui usulan Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Selain itu, Kepala Kejaksaan Negara Bagian New York, yaitu tempat Wall Street berada, secara aktif melakukan investigasi atas aktivitas ilegal pasar modal.

Pemberitaan pers Amerika yang terus-menerus, pemanggilan oleh Senat/Kongres, dan investigasi oleh Kejaksaan New York telah banyak memakan korban. Kantor akuntan besar, Arthur Andersen, terpaksa harus bubar. Direktur Keuangan WorldCom masuk penjara. Analis telekomunikasi terkenal, Jack Grubman, dipecat. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Amerika (SEC) Harvey Pitt mengundurkan diri. Terakhir Menteri Keuangan Amerika diminta mundur. Untuk memulihkan kredibilitas, pasar memang membutuhkan regulasi yang kredibel dan regulator yang andal sekaligus jujur.

Bagaimana skandal-skandal tersebut terjadi ?

Agar pasar modal dapat berjalan efisien, investor membutuhkan informasi yang kredibel. Semua informasi diolah untuk membentuk prediksi dan ekspektasi terhadap laba dan indikator-indikator ekonomi lainnya. Tetapi, karena peserta pasar adalah makhluk ekonomi, maka pasar selalu dipenuhi dengan ketamakan untuk memperoleh keuntungan (greed).

Pasar modal di mana pun sekarang ini terlalu fokus kepada kinerja perusahaan jangka pendek. Di satu sisi, broker saham ingin para kliennya melakukan transaksi sesering mungkin karena mereka ingin mendapat komisi transaksi sebanyak mungkin. Demikian pula kinerja “fund manager” sebagai klien dari perusahaan sekuritas juga diukur dari kinerja kuartalan. Hal tersebut berakibat broker saham terlalu fokus kepada berita kuartalan. Fakta tersebut selanjutnya mendorong manajemen perusahaan selalu ingin menunjukkan kinerja keuangan kuartalan yang sebaik mungkin kepada pasar walaupun mungkin kenyataannya tidak demikian.

Opsi saham kepada manajemen yang awalnya dipakai sebagai alat insentif bagi manajemen ternyata disalahgunakan. Karena manajemen memiliki opsi saham, tentu saja mereka ingin harga saham perusahaan naik terus, tetapi kenaikan harga saham tersebut mereka usahakan dengan cara merekayasa kinerja keuangan perusahaan. Belum lagi kasus insider trading (perdagangan yang memanfaatkan informasi orang dalam yang belum dipublikasikan secara resmi ke publik) yang melibatkan para direksi perusahaan tersebut. Kasus sogok halus dari para investment banker kepada para direksi perusahaan publik demi mendapatkan proyek juga membuat pusing kepala pengawas pasar modal AS (Securities and Exchange Commission/SEC). Dari fakta-fakta kebobrokan tersebut, dibuatlah berbagai rekomendasi untuk memperbaiki governance pasar modal.

Direksi, komisaris independen komite audit

Hal pertama yang sedang disorot di Amerika saat ini adalah memperbaiki governance dewan direksi dan komisaris. Struktur kepengurusan perusahaan di Amerika berbeda dengan di Indonesia. Di Amerika, yang namanya Board of Directors sebenarnya adalah non-eksekutif, non-operasional. Jadi, Board of Directors di Amerika mirip dengan fungsi komisaris di Indonesia. Tetapi, di Amerika Ketua Board of Directors (disebut chairman) biasanya diduduki juga oleh direktur utama (chief executive officer/ CEO). Hal inilah yang sekarang diakui sebagai kelemahan sistem tersebut karena adanya jabatan rangkap sehingga tidak ada yang mengontrol direktur utama (CEO).

Usulan yang diajukan adalah dipisahkannya jabatan chairman dan CEO. Selain itu, CEO setelah habis masa jabatannya dilarang menjadi chairman karena dikhawatirkan yang bersangkutan akan terlalu mendikte CEO yang baru.

Selain itu, diusulkan pula agar anggota Board of Directors (komisaris) dibatasi hanya boleh menjadi komisaris di dua perusahaan. Usulan terpenting adalah ditingkatkannya fungsi dan jumlah independent directors (komisaris independen). Agar komisaris independen bisa menjalankan tugas dengan leluasa tanpa takut diintervensi, maka mereka harus menyelenggarakan rapat rutin yang mana tidak boleh dihadiri oleh chief executive maupun oleh chairman.

Cina yang kita anggap sebagai negara yang pasar modalnya belum maju juga sudah mengharuskan sepertiga dari komisaris adalah komisaris independen. Di Hongkong, jumlah komisaris independen juga ditingkatkan dari dua menjadi tiga.

Di Indonesia, keharusan bagi perusahaan publik untuk memiliki komisaris independen juga sudah mulai diterapkan. Tetapi, derajat independensi para komisaris tersebut yang masih harus dicermati.

Selain itu, saya mengimbau kepada para komisaris independen untuk bersedia berkomunikasi dengan publik karena mereka seharusnya mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. Komisaris independen perusahaan terbuka Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bank di bawah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebaiknya membuka jalur komunikasi dengan publik dan kepada komunitas analis karena seharusnya komisaris mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya mewakili kepentingan Kantor Menteri Negara BUMN dan BPPN.

Fungsi pengawasan selain oleh dewan komisaris, juga dijalankan oleh komite audit. Kelemahan sistem yang lalu di Amerika adalah kurangnya independensi dan konflik kepentingan. Contohnya, tiga anggota komite audit Enron memiliki investasi saham di perusahaan tersebut sehingga mereka juga cenderung menutupi kebobrokan pembukuan perusahaan.

Komite audit bertanggung jawab untuk menunjuk kantor akuntan yang mengaudit perusahaan. Agar komite audit tidak takut kepada direksi, maka anggota komite audit harus berasal dari luar perusahaan. Komite audit harus mempunyai prosedur baku bagaimana cara menangani pengaduan rahasia dari pegawai. Komite audit diperbolehkan menyewa tenaga pengacara. Dan anggota komite audit harus mempunyai jadwal pertemuan rutin yang tidak boleh dihadiri oleh direktur utama dan presiden komisaris.

Indonesia juga sudah mulai menerapkan keharusan perusahaan publik memiliki komite audit. Imbauan saya kepada komite audit di Indonesia sama dengan kepada komisaris independen, yaitu mereka harus bersedia meluangkan waktu berkomunikasi dengan publik dan komunitas analis. Mungkin sebaiknya regulator mengharuskan komite audit dan komisaris independen perusahaan terbuka untuk melakukan paparan publik (public expose) rutin, tetapi terpisah dari manajemen. Semakin baik corporate governance, maka semakin tinggi valuasi saham. Kepercayaan investor pasar modal tidak hanya tergantung kepada ekonomi makro, tetapi juga governance pasar modal dan penegakan hukum.

Akuntan, “off-balance sheet”, dan analis

Gara-gara skandal keuangan perusahaan besar di Amerika dan skandal bank-bank Indonesia sebelum krisis, seperti pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit, maka publik menjadi kurang percaya terhadap laporan audit.

Usulan di Amerika yang sudah mulai dijalankan juga di Indonesia adalah rotasi auditor setiap beberapa tahun sekali. Yang ingin dihindari adalah kejadian di Enron. Kepala Direktorat Keuangan Enron ternyata sebelumnya adalah team leader dari kantor akuntan Andersen yang mengaudit Enron. Agar auditor eksternal tidak menjadi terlalu cinta kepada perusahaan yang diauditnya, maka sekarang di Indonesia dibatasi hanya sampai 5 tahun. Di Inggris, sampai jangka waktu 7 tahun.

Untuk mengetahui derajat konflik kepentingan, maka usulan lainnya adalah kantor akuntan diwajibkan memberikan informasi di laporan tahunan perusahaan yang diaudit berapa banyak pendapatan yang diperoleh dari jasa audit dan berapa banyak pendapatan dari jasa konsultan (non-audit). Semula malahan diusulkan untuk melarang kantor akuntan memberikan jasa non-audit.

Kualitas laporan keuangan juga disoroti. Sekarang laporan keuangan proforma tidak disukai pasar. Laporan proforma adalah laporan singkat yang tidak memasukkan biaya-biaya khusus, seperti goodwil, biaya opsi saham, dan biaya pensiun sehingga laba terlihat besar. Pasar juga sekarang kurang menyukai perusahaan yang banyak melakukan transaksi off-balance sheet maupun transaksi yang memakai SPV (special purpose vehicle).

Kredibilitas analis pasar modal juga disoroti. Investor menganggap bahwa analis menjadi tidak independen apabila perusahaan sekuritas tempatnya bekerja mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan yang dianalisa. Yang terjadi adalah konflik kepentingan antara analis dan bisnis investment banking. Contohnya analis telekomunikasi terkenal, Jack Grubman, terlibat secara aktif setiap kali WorldCom melakukan akuisisi sehingga Jack Grubman selalu mengeluarkan rekomendasi yang positif bahkan sampai pada saat Worldcom mendekati bangkrut.

Maka dari itu sekarang kalau kita menonton wawancara analis di CNBC selalu disebutkan apakah si analis memiliki saham yang dianalisa atau tidak, dan perusahaan tempatnya bekerja sedang memiliki hubungan bisnis atau tidak. Di Amerika sedang diusulkan bahwa perusahaan sekuritas diwajibkan memberikan laporan riset dari pihak ketiga yang independen kepada kliennya untuk melengkapi laporan riset dari analisnya. Gara-gara kasus Jack Grubman malahan Citicorp Group harus membuat divisi research menjadi perusahaan yang terpisah.

“Credit rating”, konsultan hukum dan reksa dana

Perusahaan pemeringkat (credit rating) seperti Standard & Poor s dan Moody s juga dikritik karena sangat telat memberikan peringatan kepada investor mengenai adanya problem di perusahaan-perusahaan yang bangkrut tersebut. Belum lagi fakta bahwa perusahaan rating dibayar oleh perusahaan yang di-rating.

Menurut kabar, konsultan hukum perusahaan-perusahaan yang bangkrut tersebut sudah mengetahui sebelumnya mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kliennya atau manajemen perusahaan tempatnya bekerja.

Maka untuk mencegah kejadian tersebut berulang, di Amerika sedang diusulkan kewajiban bagi para konsultan hukum untuk melaporkan kepada regutor apabila ditemukan fakta-fakta demikian (noisy withdrawal requirement). Tentu saja usulan ini diprotes oleh para pengacara.

Hal terakhir adalah mengenai tanggung jawab reksa dana kepada investornya. Berbeda dengan di Indonesia, di Amerika perusahaan reksa dana mempunyai jumlah saham yang cukup signifikan di banyak perusahaan publik. Maka dari itu manajemen reksa dana apabila mau mereka sanggup menolak usulan dan mengganti manajemen suatu perusahaan publik di rapat umum pemegang saham (RUPS).

Untuk itulah, demi memperbaiki governance perusahaan publik, di Amerika sedang diusulkan bahwa manajemen reksa dana diwajibkan untuk memberi informasi mengenai isi pilihan mereka dalam RUPS (proxi voting). Usulan ini saat ini masih ditolak karena perusahaan reksa dana menganggap bahwa governance reksa dana sudah ditangani oleh komisaris independen perusahaan reksa dana.

Mirza Adityaswara, Head of Research Bahana Securities

URL Source: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0302/04/ekonomi/112400.htm sumber.http://www.unisosdem.org

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s