DOKUMEN


animasi

Inti dari piagam madinah buatan Muhammad S. A. W.:

Bukti sejarah bahwa islam menjunjung persamaan, keadilan dan kebenaran terhadap semuanya

1. Semua warga negara memiliki hak yang sama terhadap negara

2. semua warga negara memiliki kewajiban yang sama terhadap negara

3. negara menghargai keberadaan setiap kelompok yang ada di dalam negara
tersebut

4. negara menghargai keberadaan dari peraturan dari setiap kelompok yang
ada di dalam negara tersebut

5. negara memutuskan permasalahan atas anggota dari suatu kelompok
sesuai dengan aturan yang ada di dalam kelompok tersebut

6. bila ada permasalahan antar kelompok atau antar anggota antar
kelompok, maka permasalahan diselesaikan dengan musyawarah atau Hukum
Nasional.

7. setiap warga negara wajib menjaga hak azasi dari warga negara yang
lainnya.

8. setiap warga negara harus saling bekerja sama dalam menegakkan
kebenaran dan keadilan.

9. setiap warga negara sangat dilarang saling bekerja sama dalam
kejahatan

10. setiap warga negara harus mengusahakan kondisi yang kondusif untuk
pergaulan yang normal dan santun

information
POINTERS PENGANTAR DISKUSI FUNGSI TERITORIAL

Pendahuluan :

–          Kepentingan nasional à hakekatnya adalah keamanan nasional dan kesejahteraan nasional  à untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, keselamatan bangsa dan negara dan perdamaian dunia.

–          Ancaman agresi atau invasi militer dari luar kecil kemungkinannya (Buku Putih Dephan, 2003, h. 40).

–          UU No. 3 tahun 2002 dan UU No. 34 th. 2004 sebagai landasan TNI berperan sebagai alat pertahanan negara. Fungsi TNI sebagai penangkal, penindak dan pemulih. (UU TNI No.34)

–          Tugas TNI melakukan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (anti terorisme, seperatisme, transnational crime, ilegal logging, dll).

Faktual :

–          Jumlah pasukan 150.000 di Kodam (69,8% dari pasukan TNI-AD), hanya 76.000 yang berasal dari Infanteri, Kavaleri, Artileri, pertahanan udara, dan Zeni tempur.

–          Pasukan cadangan dan khusus à Kostrad 25.000 dan Kopassus 5.000.

–          45 % dana pembelanjaan pertahanan dihabiskan untuk pembiayaan koter.

Transisi Fungsi teritorial :

–          Pada bulan Agustus 2001 Mabes TNI mengadakan workshop yang menyimpulkan bahwa masalah fungsi teritorial akan dialihkan pada pemerintah daerah. Sejak Orde Baru fungsi pembinaan teritorial dilakukan oleh TNI (d/h ABRI) dari Kodam hingga babinsa.

–          Namun lembaga teritorial tetap ada dengan konsep baru yang ditawarkan TNI yaitu lembaga teritorial nantinya melakukan fungsi-fungsi pokok sbb; (1). membina dan menggunakan satuan-satuan organik yang diperbantukan kepadanya bagi tujuan pertahanan; (2). Membantu tugas-tugas pemerintah daerah dan Polri atas permintaan; (3). Menyiapkan dan melaksanakan kampanye militer pertahanan daerah terhadap ancaman dari luar negeri; (4). Membentuk kemampuan dan kekuatan cadangan di daerah melalui pelatihan.

–          Artinya menurut TNI, refungsionalisasi fungsi pembinaan teritorial adalah penataan kembali fungsi pembinaan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang tadinya ditangani oleh lembaga teritorial menjadi fungsi pemerintahan (daerah).

–          Sesuai dengan tugas pokok TNI : pertahanan negara. Maka fungsi pertahanan dalam pengertian operasional militer dalam penggunaan kekuatan pertahanan tetap merupakan wewenang pemerintah pusat. Pemahaman ini sampai pada kesimpulan pengalihan fungsi teritorial ke pemda tidak disertai dengan penghapusan lembaga teritorial. Sebab walaupun fungsi teritorial sudah diserahkan ke pemda, namun lembaga teritorial masih dapat menjalankan fungsi yang lain yaitu dalam penggunaan kekuatan potensi nasional untuk kepentingan pertahanan seperti melatih rakyat (Muhammad Asfar, makalah 2004).

–          Dengan lembaga teritorial, TNI merupakan organisasi yang memiliki jaringan luas dari provinsi, kabupaten, hingga ke tingkat desa. Contoh; ditingkat desa  Jabatan Bintara Pembina desa (babinsa) masih ada. Setelah reformasi fungsi babinsa menjadi pasif, dengan pertimbangan Polri adalah institusi yang memiliki kewenangan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyakarat (fungsi kamtibmas).

–          Beberapa bulan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meminta TNI untuk berperan dalam melawan terorisme (dalam HUT TNI, 5 Oktober 2005), yang nampaknya mengacu pada tugas militer selain perang (merujuk pada pasal 2 (3) UU TNI No. 34/2004).

–          Panglima TNI merespon pernyataan presiden dengan menyatakan akan mengaktifkan kembali fungsi teritorial TNI. Panglima TNI mengatakan Babinsa akan diaktifkan kembali untuk membantu Polri dan BIN dalam menangani terorisme. Tentang aktivitas babinsa, Kadispenum TNI Kolonel Ahmad Yani mengatakan babinsa hanya bertugas melakukan pendeteksian dini atau lapor cepat terkait kegiatan terorisme. Artinya selain mencari informasi awal, babinsa tidak berwenang untuk melakukan tindakan atau menangkap.

Lakpesdam NU Dorong Partisipasi Warga dalam APBD Pro Poor

Rapat Kerja Tim Pelaksana Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan APBD Pro-Poor melalui Organisasi Sosial Keagamaan yang digelar PP Lakpesdam di Surabaya 9-12 Februari 2009 lalu berlangsung gayeng. Belasan orang pegiat Lakpesdam NU, baik PW Lakpesdam Jawa Timur, PC Lakpesdam Kota Surabaya, Kabupaten Bondowoso, dan Kota Banjar, Jawa Barat yang berkumpul bersama staf dan pengurus PP Lakpesdam NU dari Jakarta dan Malang, tentu penuh dengan joke-joke segar khas nahdliyyin di samping keseriusan mengikuti materi workshop.
Acara pagi itu dibuka dengan sambutan Nashihin Hasan (Ketua PP Lakpesdam NU), Kacung Marijan, Ph.D. (Ketua PW Lakpesdam Jatim), Bahrissalim (perwakilan The Asia Foundation) dan Lilis Nurul Husna (Direktur PP Lakpesdam NU). Dalam sambutannya, Nashihin Hasan mengatakan kebanggaannya dengan pertemuan ini. “Bagi saya, Anda semua adalah aktivis nahdliyyin yang istimewa. Anda adalah orang-orang NU pilihan. Betapa tidak, di tengah sibuknya sebagian besar aktivis nahdliyyin di bursa pencalonan legislatif, Anda masih mau ngurus kepentingan rakyat kecil melalui program pro poor budgeting ini,” paparnya bersemangat.
Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan diskusi publik dengan tema Pengentasan Kemiskinan Berbasis Hak. Hadir sebagai narasumber adalah H. Masyhudi Muchtar (Ketua PWNU Jatim), Surya Wijaya Siagian (Bapeprov Jatim) dan Sugeng Bahagijo (Perkumpulan Prakarsa). Masyhudi Muchtar yang akrab disapa Cak Hudi, menceritakan tentang kiprah NU di ranah pemberdayaan masyarakat dan NGO yang kemudian melahirkan Lakpesdam NU sebagai pengemban mandat NU untuk program-program pengembangan sumber daya manusia warga nahdliyyin.
Sementara Surya Wijaya mempresentasikan temuan Bappeprov tentang angka kemiskinan tertinggi di beberapa daerah di Jawa Timur dan pengaruh timbal baliknya dengan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan maraknya pernikahan dini. Ketiga hal tersebut (kemiskinan, pendidikan dan pernikahan dini), menurut putra batak yang fasih berbahasa Jawa ini, saling berkelindang seperti lingkaran setan yang merusak masyarakat. Parahnya, beberapa basis Nahdliyyin di daerah tapal kuda seperti Situbondo, Bondowoso, Pacitan dan kabupaten-kabupaten di pulau Madura masuk dalam daftar tersebut.
Sedangkan Sugeng Bahagijo mengisahkan program pengentasan kemiskinan melalui advokasi anggaran yang pernah sukses dilaksanakan di Brazil melalui Porto Allegrenya. Sugeng kemudian juga didaulat untuk memfasilitasi sharing peserta tentang kemiskinan seusai jeda shalat Ashar. Pada sesi tersebut peserta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan di daerah masing dan pendekatan yang efektif dalam proses advokasinya. [AIS]
Syariah Islam
  1. A. Pengertian Syari’ah
Secara etimologis, syari’ah atau syara’ menurut kata dasarnya berarti jalan ke sumber air atau jalan terang yang harus dilalui atau jalan yang harus diikuti oleh orang-orang berimanf.[1]Menurut bahasa juga Syari’ah (الشَّريعة) berarti tempat aliran air dan tempat keluar ternak menuju air yang mengalir. Kemudian pengertian kata ini dipinjam untuk digunakan pada pengertian istilah bagi setiap jalan yang ditetapkan oleh Allah yang tidak berubah, yang datang kepada kita melalui salah seorang nabi.
Secara terminologis Syari’ah dalam banyak pengertian ulama Islam adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Tuhan yang tertuang dalam Al Qur-an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Aturan-aturan ini meliputi kompleksitas kebutuhan manusia baik yang bersifat individual maupun kolektif. Dengan kata lain syari’ah adalah penumbuhan (pelembagaan) kehendak Tuhan dengan mana manusia harus hidup secara pribadi dan bermasyarakat.[2] Maka syari’ah dalam pengertian istilah yang berlaku adalah aturan yang diletakkan oleh Allah ta’ala bagi para hamba-Nya berupa hukum-hukum yang dibawa oleh salah seorang nabi di antara para nabi-Nya.
Jadi syari’ah adalah buatan Allah bukan hasil ijtihad manusia, bersifat tetap, tidak berubah. Dari sini terdapat perbedaan antara syari’ah dan fiqih. Sebab fiqih adalah upaya ijtihad manusia dalam kerangka wilayah syari’ah ilahiah. Syari’ah bersifat tetap, sebab ia adalah prinsip-prinsip agama, sedangkan fiqih senantiasa berkembang sebab ia adalah furui’yyah (cabang) yang mengiringi dinamika perkembangan jaman, tempat dan kasus, kemaslahatan, dan pemahaman. Contoh perbedaan styari’ah dengan fiqh adalah sebagai berikut: riba itu diharamkan ( ini syari’ah), apa bunga bank itu termasuk riba? (ini fiqh) dan contoh berikut, memulai shalat harus dengan niat (ini Syari’ah), apakah niat itu dilisankan (dengan ushalli) atau cukup dalam hati (ini Fiqh).
Husein Muhammad, mengutip definisi syariat dari para ulama terdahulu, menyimpulkan bahwa syariat merupakan keseluruhan (totalitas) urusan keagamaan, mencakup keyakinan (aqidah), moral (akhlaq) dan hukum (fiqh), baik yang langsung diputuskan oleh Allah melalui al-Qur’an, atau Nabi melalui hadis, atau yang diputuskan oleh ulama melalui pemahaman dan penalaran (ijtihad). Artinya, syariat adalah semua ajaran, pemahaman dan praktek keagamaan yang didasarkan pada sumber-sumber Islam yaitu al-Qur’an dan Hadis. Allah berfirman:………………………………………
Artinya: “Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan (syir’at) dan jalan yang terang (minhaj).” (Q.S. Al Maidah: 48)
Tentang syari’at atau syir’atnya berbeda-beda hal ini juga terdapat dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw itu sendiri ada juga perbedaan-perbedaan antara syari’at yang pertama dan kemudian dihapus dengan syari’at yang kedua (baru), misalnya kiblat yang semula Baitul Maqdis kemudian dihapus dan diganti dengan Ka’bah di Masjidil Haram Makkah, namun agamanya tetap Islam. Jadi agama dari Allah tetap satu, Islam, walau syari’atnya bermacam-macam, diganti-ganti dengan syari’at yang baru.
  1. B. Ruang Lingkup Syariah
Adapun ruang lingkup syaria’ah (hukum islam) meliputi:
  1. Hubungan manusian dengan tuhanyan secara vertical, seperti ibadah sholat zakat haji puasa dan sebagainya.
  2. Hubungan orang muslim  dengan sesama  muslim, dengan tolong menolong, saling mencintai dan bekerja sama dalam kebaikan untuk membangun dan menjalin silaturahmi.
  3. Hubungan manusia dengan sesama manusia dalam menjalin kerjasama untuk kemakmuran bersama dan membangun kehidupan bermasyarakat untuk menjalin keamanan dan membangun kemasyarakatan secara umum.
  4. Hubungan manusia dengan lingkungan,dengan berinteraksi dengan alam sekitar , menjaga kelestarian dan mengambil hikmah dan I’tibar dari alam sekitar.
  5. Hubungan manusia dengan kehidupan, bahwa hakekat kehidupan dunia ini hanya untuk beribadah, maka  diperlukan satu manajemen diri untuk bisa mengartikan dan mengaplikasikan hakekat kehiudpan ini dengan berlandasan dasar yang kuat.
  1. C. Sumber Hukum Syariah
Sumber hukum syariah adalah :
  1. Al-Qura’an
Al Quran merupakan sumber utama dalam pembinaan hukum Islam. Al Quran yang berasal dari kata qara’a yang dapat diartikan dengan membaca, namun yang dimaksud dengan Al Qura dalam uraian ini ialah,”kalamullah yang diturunkan berperantakan ruhul amin kepada Nabi Muhammad saw dalam bahasa arab, agar menjadi hujjah bagi Rasul bahwa ia adalah utusan Allah dan agar menjadi pelajaran bagi orang yang mengikuti petunjuknya. Menjadi ibadah bagi siapa yang membacanya, ia ditulis di atas lembaran mushaf, dimulai dengan surah Al Fatihah dan di akhiri dengan surah An Naas. Yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, baik melalui tulisan atau bacaan dari satu generai ke generasi berikutnya. Dan terpelihara dari perubahan dan pergantian.
  1. Al-Hadist
Yaitu ucapan, perbuatan dan ketentuan dari nabi Muhammad  SAW. Yang sampai sekarang bisa kita ketahui karena diriwayatkan secara mutawatir dan bisa dijamin keaslianya  oleh para ahli hadist.
  1. D. Pola Pikir Studi Syari’ah
Dilihat dari lingkup yang lebih spesifik sebenarnya alur syariat bisa diartikan bahwa Syariat Islam adalah ajaran Islam yang membicarakan amal manusia baik sebagai makluk ciptaan Allah maupun hamba Allah.Terkait dengan susunan tertib Syari’at, Al Quran Surat Al Ahzab ayat 36 mengajarkan bahwa sekiranya Allah dan RasulNya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu dapat dipahami  pula bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan RasulNya belum menetapkan ketentuannya maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya itu. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat dalam Surat Al Maidah QS 5:101 yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah.
Dengan demikian perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah itu dapat disederhanakan dalam dua kategori, yaitu apa yang disebut sebagai perkara yang termasuk dalam kategori Asas Syara’ dan perkara yang masuk dalam kategori Furu’ Syara’.
  1. E. Proses Hukum Syari’ah
Hukum syari’ah merupakan satu bentuk aturan hukum yang disitu dilandaskan atas  wahyu dari Allah SWT.baik yang lewat Al-Qur’an maupun wahyu yang melalui perantara Nabi Muhammad SAW, yang lebih dikenal dengan istilah hadist. Dari keduanya maka terbentuklah satu bentuk hukum yang kemudian disebut sumber hukum Islam (syari’ah). Dan dari syariat ini nantinya berkembang sesui penafsiran dan kontektualisai yang  dipadukan
dengan  ijtihad dan qiyas oleh para ulama dan para ahli hukum, sehingga seakan syariah mempunyai cabang-cabang, dan inilah yang disebut fikih.


[1]Dairah al Ma’arif al Islamiyah , Dar al Fikr, Beirut, vol. III, hal. 242)

[2] Abu Ishak al Syathibi (w.790 H/1388 M)

PBNU Minta Lakpesdam Senantiasa Kembali Pada Jati Diri dan Tujuan Berdirinya

Dalam rangka melaporkan rencana kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lakpesdam, beberapa pengurus dan pelaksana harian Lakpesdam berkunjung ke kantor PBNU pada Rabu (14/10/09). Pada kesempatan itu, Basihin Hasan, Ketua Pengurus Lakpesdam, menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana Rakernas Lakpesdam 2009 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 20 Nopember 2009 di kota Batu Malang Jawa Timur. ”Rakernas Lakpesdam kali ini diselenggarakan dalam rangka ikut serta mensukseskan Muktamar NU ke 32 di Makasar,” pungkas Nasihin Hasan di hadapan Ketua Umum PBNU.

Lakpesdam Cilacap Buka Posko Gempa di Sidareja dan Cipari

Gempa yang terjadi pada Rabu (02/9/2009) pukul 15.10 WIB sebabkan ratusan rumah di Kabupaten Cilacap wilayah barat roboh dan rusak parah. Jumlah sementara rumah yang rusak akibat gempa sebesar 247 rumah. Jenis kerusakan rumah akibat gempa bermacam-macam. Puluhan rumah mengalami yang rusak total, dan ratusan lainnya rusak parah. Ada 2 bangunan Sekolah Dasar yang mengalami kerusakan, yakni SDN III Sidamulya atap gedungnya roboh dan SD I Sidamulya teras gedung sekolahnya roboh.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s